Fai.umsida.ac.id — Bidang Kajian dan Keilmuan (KPK) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Averroes Universitas Muhammadiyah Sidoarjo menyuarakan kritik terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto yang bergabung dalam forum Board of Peace.
Sikap tersebut disampaikan melalui rekaman podcast yang digelar di D’Van Cafe & Dining, Selasa (10/2/2026), dengan menghadirkan Sekretaris Umum IMM Cabang Sidoarjo, Banna Nidham, sebagai narasumber dan Quais sebagai moderator.
Kegiatan ini menjadi ruang diskusi terbuka bagi kader IMM dalam merespons isu nasional dan internasional yang dinilai berdampak pada kepentingan publik. Melalui format podcast, KPK IMM Averroes berupaya menghadirkan kajian kritis sekaligus membangun kesadaran politik kader secara argumentatif dan berbasis data.
Kritik atas Keputusan Bergabung
Dalam pemaparannya, Banna Nidham menilai keputusan Presiden Prabowo untuk bergabung dengan Board of Peace tidak tepat. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut berpotensi menimbulkan persepsi yang bertentangan dengan aspirasi sebagian masyarakat Indonesia, khususnya yang konsisten menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.
“Keputusan ini tidak bisa dibenarkan jika dilihat dari sensitivitas isu global dan posisi moral bangsa Indonesia yang sejak awal mendukung perjuangan Palestina,” ujarnya dalam diskusi tersebut.
Banna menekankan bahwa kebijakan luar negeri harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan keberpihakan terhadap kemanusiaan. Menurutnya, setiap langkah diplomasi memerlukan transparansi serta argumentasi yang jelas agar tidak menimbulkan kegelisahan publik.
Diskusi tersebut juga menyinggung urgensi pemerintah dalam menentukan prioritas kebijakan. IMM, sebagai organisasi kader, menilai bahwa peran mahasiswa tidak berhenti pada sikap reaktif, tetapi harus dilandasi kajian yang matang.
Sorotan Anggaran dan Kondisi Nasional
Moderator Quais dalam sesi dialog menyoroti alokasi anggaran yang disebut mencapai 1 juta USD untuk kepentingan keikutsertaan dalam forum tersebut. Ia mempertanyakan urgensi pengeluaran tersebut di tengah berbagai persoalan dalam negeri.
“Anggaran sebesar itu perlu dipertimbangkan secara etis, apalagi ketika beberapa wilayah seperti Sumatra dan Kalimantan masih berupaya pulih dari bencana nasional,” ungkapnya.
Pandangan tersebut diperkuat dengan pembahasan kondisi sosial di sejumlah daerah. Salah satu isu yang disorot adalah kasus meninggalnya seorang anak berusia 10 tahun di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dikaitkan dengan keterbatasan akses pendidikan dan ekonomi keluarga.
“Seharusnya pemerintah lebih paham mudharat mana yang lebih diprioritaskan,” tegas Banna menutup argumennya.
Isu tersebut menjadi refleksi bahwa kebijakan publik semestinya berpijak pada kebutuhan mendesak masyarakat. IMM Averroes memandang bahwa sensitivitas terhadap persoalan kemiskinan, pendidikan, dan kebencanaan harus menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan strategis.
Penguatan Kesadaran Aktivis
Podcast yang berlangsung hingga pukul 15.15 WIB itu ditutup dengan evaluasi internal. Hasil rekaman akan didistribusikan kepada seluruh anggota IMM Averroes sebagai bagian dari rencana tindak lanjut organisasi.
Ketua Bidang KPK IMM Averroes menyampaikan bahwa forum ini tidak sekadar menjadi ruang ekspresi, tetapi juga wahana penguatan literasi politik dan kesadaran kritis kader. Melalui media digital seperti podcast, IMM berupaya menghadirkan diskursus yang lebih luas dan terukur.
Langkah tersebut sejalan dengan komitmen IMM sebagai gerakan mahasiswa Islam yang menempatkan kajian ilmiah sebagai dasar sikap. KPK IMM Averroes menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan bentuk oposisi semata, melainkan bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik.
Dengan memanfaatkan platform digital, IMM Averroes berharap diskusi ini tidak berhenti pada ruang internal, tetapi juga menjadi bahan refleksi bagi generasi muda dalam melihat dinamika kebijakan nasional dan global secara lebih kritis dan objektif.
Penulis: Aruma
Editor: Akhmad Hasbul Wafi
