Fai.umsida.ac.id – Pemerintah Indonesia resmi membentuk Kementerian Haji dan Umrah pada Senin (8/9/2025), dengan pelantikan Gus Irfan sebagai Menteri pertama. Pembentukan kementerian ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan terhadap jemaah haji dan umrah Indonesia,
Baca Juga: HIMA PAI Umsida Gelar HIMA Mengaji dalam Rangka Maulid Nabi
mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah jemaah terbesar setiap tahunnya. Langkah ini juga menjadi upaya menjawab tantangan dari Arab Saudi yang mewajibkan negara-negara pengirim jemaah haji untuk memiliki kementerian tersendiri.
Dalam pergeseran dari Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) ke Kementerian Haji dan Umrah, terdapat beberapa perubahan signifikan dalam pengelolaan ibadah haji dan umrah. Dosen Fakultas Agama IslamvUniversitas Muhammadiyah Sidoarjo (FAI Umsida), Rahmad Salahuddin TP, SAg MPdI, yang juga aktif mengamati dinamika haji, menilai kebijakan ini sebagai suatu keharusan yang sudah sangat dinantikan. “Pengelolaan yang lebih profesional dan terkoordinasi akan sangat membantu meringankan beban jemaah dan mempercepat proses keberangkatan,” ujar Rahmad.
Penghapusan Syarat Agama untuk Petugas Haji
Salah satu perubahan yang cukup menarik adalah penghapusan syarat agama bagi petugas haji dan umrah. Menurut Rahmad, hal ini merupakan kebijakan yang wajar dan perlu didorong. Sebelumnya, hanya mereka yang beragama Islam yang diperbolehkan menjadi petugas haji. Namun, kenyataannya, banyak petugas non-Muslim yang berperan penting dalam keberhasilan penyelenggaraan haji. Misalnya, petugas di sektor transportasi, konsumsi, hingga administrasi seperti Siskohat.
“Jika kita lihat lebih dalam, ada banyak petugas haji yang bertugas di luar kloter, seperti di transportasi atau sektor kesehatan, yang sering kali diisi oleh petugas dari berbagai agama,” ujar Rahmad. Hal ini menunjukkan bahwa inklusivitas dalam penyelenggaraan haji bukanlah hal yang baru, dan agama lain juga berperan dalam menyukseskan perjalanan haji, terutama saat jemaah melaksanakan wukuf di Arafah.
Usia Minimal Haji Diturunkan Menjadi 13 Tahun
Perubahan penting lainnya adalah penurunan usia minimal untuk menunaikan ibadah haji dari 18 tahun menjadi 13 tahun. Keputusan ini diambil setelah rapat paripurna DPR RI, yang disepakati untuk mempermudah akses jemaah muda dalam menunaikan ibadah haji. Rahmad mengungkapkan, usia 13 tahun adalah waktu yang cukup bagi calon jemaah untuk secara fisik dan mental siap menjalani perjalanan haji yang penuh tantangan. Ia menilai, dengan usia yang lebih muda, calon jemaah dapat memiliki energi yang lebih banyak dan kemampuan untuk mandiri dalam menjalankan ibadah.
“Di banyak negara seperti Malaysia, usia minimal haji memang lebih rendah. Di Indonesia, jika batas usia diturunkan, kita dapat melihat potensi besar dari generasi muda yang lebih siap,” kata Rahmad. Menurutnya, dengan persiapan yang tepat, jemaah muda akan lebih mampu mengatasi tantangan yang dihadapi selama ibadah haji, tanpa terlalu bergantung pada pembimbing atau petugas kloter.
Potensi Tumpang Tindih dengan Kementerian Agama
Namun, dalam pembentukan Kementerian Haji dan Umrah, Rahmad mengungkapkan kekhawatiran terkait potensi tumpang tindih dengan Kementerian Agama, terutama dalam hal pengelolaan pendaftaran dan bimbingan manasik haji. Meskipun Rahmad meyakini bahwa setiap kementerian memiliki tugas yang jelas, ia menilai bahwa kehadiran Kementerian Haji dan Umrah belum sepenuhnya siap untuk menangani semua proses hingga tingkat kabupaten dan kecamatan.
Namun, ia optimistis bahwa Kementerian Haji dan Umrah akan segera beradaptasi dan membangun koordinasi yang efektif dengan kementerian agama di tingkat daerah. “Ke depan, pembagian tugas yang jelas antara Kementerian Haji dan Kementerian Agama akan memastikan pelayanan yang lebih baik, mulai dari pendaftaran hingga pemberangkatan jemaah,” jelasnya.
Implikasi Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah
Secara keseluruhan, Rahmad memandang pembentukan Kementerian Haji dan Umrah sebagai langkah yang positif dan penting untuk memperbaiki sistem pengelolaan haji Indonesia. Ia berharap kebijakan ini akan semakin mempercepat proses keberangkatan jemaah, mengurangi biaya, dan tentunya meningkatkan kualitas layanan. Ke depannya, hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi juga akan semakin erat, terutama dalam pengelolaan fasilitas jemaah haji.
Rahmad juga menyambut baik kabar bahwa Arab Saudi bersedia melepaskan sebidang tanah di wilayah Haramain untuk digunakan sebagai pemondokan jemaah haji Indonesia. Jika rencana ini terealisasi, ia yakin pelayanan jemaah Indonesia akan semakin baik, seperti berada di kampung halaman sendiri.
Baca Juga: 17+8 Tuntutan Rakyat Dibahas DPR RI Hari ini, Apa Saja Isinya?
Dengan kebijakan baru yang lebih efisien ini, diharapkan jemaah haji Indonesia dapat merasakan manfaat nyata, baik dari segi waktu tunggu yang lebih pendek, biaya yang lebih terjangkau, maupun kualitas layanan yang semakin maksimal. Sebagai negara dengan jumlah jemaah terbesar, Indonesia tentu mengharapkan pelayanan haji yang lebih baik dan berkelanjutan di masa depan.
Editor: Akhmad Hasbul Wafi
Penulis: Romadhona S.
