Fai.umsida.ac.id – RUU TNI menyebabkan puluhan mahasiswa dari berbagai fakultas dan komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) berkumpul dalam acara diskusi bertajuk “Konsolidasi & Diskusi RUU TNI: Ancaman bagi Supremasi Sipil” di Halaman Kampus 1 Umsida, Kamis (20/3/25) malam. Acara ini digelar oleh Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik IMM bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Umsida.
Baca Juga:HIMA PBA Umsida Berkolaborasi dengan UAC dan UINSA Gelar Baksos Ramadan di Ujung Desa Sidoarjo
Dalam acara tersebut, IMM Komisariat Averroes Fakultas Agama Islam (FAI) hadir dengan sikap tegas menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI yang saat ini tengah menjadi polemik. Dengan landasan kuat dari UUD 1945 dan Dalil Al-Qur’an , Averroes menilai revisi UU TNI tersebut akan membawa dampak negatif bagi demokrasi, kehidupan sosial-politik, serta pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.
Menelanjangi Revisi UU TNI: Ancaman Demokrasi di Depan Mata
Dalam diskusi ini terungkap bahwa revisi UU TNI tahun 2004 tengah menghadirkan kekhawatiran serius bagi kalangan akademisi, aktivis, dan mahasiswa. Sejumlah pasal dalam RUU ini dianggap sangat problematik, seperti perluasan fungsi TNI ke ranah keamanan negara yang berpotensi mengembalikan dominasi militer atas sipil sebagaimana terjadi di era Orde Baru.
Selain itu, usulan perubahan RUU TNI juga mencakup penghapusan kewenangan Presiden dalam mengontrol pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI. Hal ini dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi dan supremasi sipil yang selama ini diperjuangkan sejak reformasi 1998.
Ketua IMM FAI Umsida, Ghulam Syafiullah dalam diskusi tersebut, menyatakan bahwa mahasiswa FAI sebagai kaum intelektual muslim memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal demokrasi dan supremasi sipil di Indonesia. “Revisi UU TNI ini tidak boleh dilihat sebelah mata. Kita harus ingat, Islam mengajarkan pentingnya keadilan dan pembatasan kekuasaan. Militer yang terlalu kuat dan bebas dari kontrol sipil akan melahirkan kezaliman,” ujarnya dengas tegas.
Islam dan Supremasi Sipil
IMM FAI Umsida menegaskan penolakannya bukan semata-mata karena alasan politis, tetapi juga dilandasi oleh prinsip-prinsip keislaman. Dalam penjelasannya, mereka mengutip Surat An-Nisa ayat 59 yang mengharuskan umat Islam menaati Allah, Rasul, dan pemimpin yang sah dari kalangan mereka sendiri. Kepemimpinan sipil dianggap sebagai bagian dari konsep keadilan Islam yang melindungi masyarakat dari tirani kekuasaan.
“Dalam hadis, Rasulullah juga dengan jelas melarang umat Islam untuk berlaku zalim dan melampaui batas. Ketika TNI diberikan kebebasan tanpa kontrol sipil, jelas akan membuka peluang ke arah pelanggaran HAM dan otoritarianisme yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam,” tambah perwakilan IMM Averroes.
IMM FAI Umsida juga mengingatkan agar sejarah kelam di era Orde Baru tidak terulang kembali, ketika dominasi militer menciptakan represi yang menghambat perkembangan demokrasi dan melukai rasa keadilan di masyarakat.
Konsolidasi Mahasiswa Umsida untuk Tolak RUU TNI
Menutup diskusi, seluruh perwakilan IMM Komisariat se-Umsida, BEM Fakultas, serta Himpunan Mahasiswa sepakat untuk bersatu mengawal isu ini lebih lanjut. Mereka menegaskan akan melakukan berbagai aksi konsolidasi, audiensi dengan pihak terkait, serta akan turun aksi jika dinilai ini merugikan masyaraka luas terhadap sikap dari revisi UU TNI ini.
IMM FAI Umsida secara khusus menyatakan kesiapannya untuk bersama IMM dan BEM Umsida menyerukan seluruh mahasiswa agar sadar bahwa demokrasi yang sehat memerlukan kontrol sipil terhadap militer.
“Kami akan terus menyuarakan ini, bukan sekadar di kampus tetapi juga di ruang publik yang lebih luas. Demokrasi kita tidak boleh mundur, apalagi dengan dalih stabilitas yang mengorbankan kebebasan sipil,” tegasnya.
Baca Juga: Dosen Umsida Sebut Ramadan Jadi Waktu Terbaik untuk Memperkuat Kasih Sayang Keluarga
Diskusi malam ini menjadi bukti nyata komitmen mahasiswa Umsida, terutama IMM FAI Umsida, dalam mewujudkan representasi kampus unggul dan menjaga demokrasi, supremasi sipil, serta nilai-nilai Islam dalam bernegara. Diharapkan suara penolakan ini mampu menggugah kesadaran masyarakat luas terhadap ancaman nyata yang dibawa oleh revisi UU TNI.
Penulis:AHW
